izin lingkungan adalah. Dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib11. izin lingkungan adalah

7. AMDAL adalah kependekan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan. Jadi, salah satu alat kontrolnya itu adalah izin yang diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu. – Menjadi bukti bahwa perusahaan melakukan kegiatan secara sah dan legal. 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup T. Surat Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan surat pengajuan penilaian Kerangka Acuan, Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, dijelaskan tentang Persetujuan Lingkungan, Amdal, UKL-UPL dan SPPL seperti berikut. selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi. - Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban*. Selanjutnya, dokumen ini akan dikirimkan ke sistem OSS RBA untuk memenuhi persyaratan dasar. Proses Penapisan. Izin Lingkungan adalah izin yang diperlukan oleh pemrakarsa kegiatan untuk dapat mengurus dan memperoleh Izin Usaha/Kegiatan (seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha Industri). Manfaat SPPL. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 2 jawab usaha dan/atau kegiatan untuk. A. 36. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 PP No. a. Dalam hal ini izin berguna untuk memastikan bahwa tempat dan. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 1. Source : Freepik. Jadi Perling adalah muara dari semua perizinan. Sumber : diolah oleh Bang Imam, 2020. Izin Lingkungan adalah izin yang akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau usaha yang kegiatan operasionalnya berdampak pada. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atauKabupaten Tuban tentang Izin Lingkungan adalah sebagai berikut. 17. 1. Kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh pesat di sejumlah. Penyusunan AMDAL dan UKL/UPL. MT Haryono No. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL Update 28 Februari 2021 Dalam UU 11/2020 Pasal 61 Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memenuhi Perizinan Berusaha. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari KA-ANDAL dan RKL/RPL. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Disclaimer Update: 29 Agustus 2022. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Hal-hal yang dikaji dalam. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi. Adapun jenis usaha yang dikecualikan sebelumnya di atur dalam PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomer 38 Tahun. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PER. Sehingga, pelaku usaha yang wajib mengantongi SPPL melakukan pengisian melalui sistem. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pelajari cara mendapatkan persetujuan lingkungan melalui Amdal atau UKL-UPL, serta dokumen yang diperlukan. ” Salah satu dokumen yang harus dipenuhi pelaku. UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i. 11. Izin AMDAL adalah proses analisis dampak lingkungan yang mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak potensial dari proyek pembangunan terhadap lingkungan alam, sosial, dan ekonomi. dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan. – Menjadi bukti bahwa perusahaan melakukan kegiatan. 5 7 Ibid. 36. lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusanadalah izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL. , selaku Direktur. Administrator Sistem 4. go. Definisi UKL-UPL. Syarat Izin Lingkungan - Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal/UKL-UPL) - Izin. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan; Mengingat : 1. 15. Perizinan yang termasuk dalam instrumen pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini adalah izin lingkungan. Demonstrasi adalah. 4. Bentuk. ten berge, “Pengantar Hukum Perizinan”, disunting oleh Philippus M. Adapun fungsi dari perizinan itu sendiri adalah selain dijadikan alat control bagi pemerintah/instansi pemberi izin, juga dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang telah disepakati, ketaatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan mencegah. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam. Perizinan merupakan instumen pengolahan lingkungan hidup yang paling penting, yang diberikan dalam bentuk 2 jenis izin ,yaitu izin yang diberikan Lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan. Mengajukan Izin Lingkungan dengan. E. 13/Menlhk-II/2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah merupakan salah satu Instrumen pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup (Pasal 14,. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Izin Lingkungan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Izin Lingkungan. 2. Peraturan Perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 20. Dokumen Pengelolaan. 12. adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. ac. Pasal 1 angka 35 UU PPLH menyebutkan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk. 9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Surabaya: Yuridika. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 2 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. id  ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana peran izin lingkungan setelah mengalami perubahan dalam Undang. Pemerintah telah mengatur tentang izin lingkungan untuk suatu proyek, tidak hanya pendirian pabrik saja. 1. , selaku Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan – Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan7. Adapun persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah (baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). 8. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 12. Tujuan 1) Menetapkan model pengaturan Izin Lingkungan di Kabupaten Tuban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UUD 1945. Lingkungan adalah daerah (kawasan, dan sebagainya) termasuk seluruh isi di dalamnya. Evaluasi AMDAL dan UKL-UPL, lalu kemudian memperoleh persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut Simaksi adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pemohon untuk masuk KawasanSelain itu juga sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar baik hayati maupun masyarakat yang terlibat langsung. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Lingkungan di sini tak hanya berupa alam, namun juga berkaitan dengan aspek sosial masyarakat. 20. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usahaSistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara. Adapun, izin lingkungan saat ini masih diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 8. 15. 21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 21. Kedua, izinMengenal RKL-RPL, Unsur Penting dalam Dokumen Amdal “Sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terminologi Izin Lingkungan yang sebelumnya terdapat di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti menjadi Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataanSurat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) sama dengan Persetujuan Lingkungan (kalau dulu namanya Izin Lingkungan/IL). OSS-RBA merupakan permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk menggantikan OSS 1. KompasDasar Peraturan Penerapan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPPL, DELH dan DPLH : Undang-Undang No. Sehingga dalam kaitannya dengan DAS CitarumSeperti dikatakan pada latar belakang, izin lingkungan merupakan salah satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Kedua adalah kegiatan atau program pemerintah yang memiliki rencana induk (masterplan) yang juga dilengkapi dokumen KLHS. c. 46. See Full PDFDownload PDF. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 1 Pendahuluan 2010. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Keempat instrumen ini telah dikembangkan dan. Pasal 2 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. 3. Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. ”Adanya izin lingkungan ini penting karena saat orang, misalkan, membuang limbah yang berdampak pada lingkungan, itu harus dikontrol. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (TPS LB3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau. 4. Tahun. Penilaian risiko yang dilakukan oleh. Siti Sundari Rangkuti17 mengungkapkan: jenis perizinan yang umumnya mengenai kegiatan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. 16. 2. 5. Dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib11. Pengertian Izin Lingkungan. 1. PERIZINAN LINGKUNGAN TERINTEGRASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Integrated Environmental Licensing After the Enabling of Law. rangka perlindungan dan pengelolaanPerubahan mendasar perizinan yang dicanangkan melalui UU ini adalah perombakan paradigma perizinan di Indonesia, utamanya perizinan berusaha. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan. Tempat. disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya,. tanpa izin. Persetujuan lingkungan inilah yang dijadikan sebagai syarat untuk memproleh izin berusaha,” jelasnya. UKL-UPL. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Untuk penanganan pengaduan ada pada pasal 63 huruf r : “Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat“ dan pasal 63 huruf aa yaitu : “Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup”. Dalam Peraturan Pemerintah No. (UUPPLH)Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perubahan ini dinilai dapat memperpendek mekanisme perizinan, meskipun sangat berisiko mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dody Widodo menyatakan bahwa perusahaan yang membangun usahanya di dalam kawasan industri, tak perlu menyusun izin lingkungan, di mana hal itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Pasal 1 Butir 35 UUPPLH 32/ 2009, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan. 32 Tahun 2009 yaitu mengenai Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Izin. b. 121. Salah satu persyaratan NIB yang harus dipenuhi adalah izin AMDAL untuk bisa mendapatkan perlindungan dan juga pengelolaan hidup. Selama ini pengaturan izin lingkungan dalam UU PPLH dapat dibatalkan. Perubahan tersebut dari model berbasis izin biasa (license approach). UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat (6) PP. 3 No. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”. ” Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) adalah kajian dampak suatu usaha atau kegiatan. Surat Pernyataan diketahui oleh kepala kelurahan setempat. Ilustrasi amdal adalah (Pexels). Instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan merumuskan semua aspek operasional kegiatan industri dalam format izin lingkungan. Izin Operasional adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha yang berada pada bangunan gedung dan/ atau prasarana. Tata Ruang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Lingkungan dan Pelibatan Masyarakat adalah empat instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dari 16 (enam belas) instrumen yang diatur dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.